Category Archives: Berita

  • 0

HAK PUBLIK ATAS PEMILU DAN PEMILIHAN

Category : Berita

Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. Tujuan diterbitkannya peraturan ini salah satunya adalah mewujudkan pelayanan dan pengelolaan informasi pemilihan umum dan pemilihan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Selain mengatur hak dan kewajiban penyelenggara (KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan), informasi pemilu dan pemilihan, mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan keberatan, penyelesaian sengketa, peraturan ini juga menetapkan waktu respon atas permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan paling lama 3 hari kerja setelah permintaan informasi dan pengajuan keberatan diterima. Ada percepatan waktu respon bila dibandingkan dengan permintaan informasi badan publik secara umum.

Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dapat transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan partisipasi pemilih serta mencegah disinformasi hoaks.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dapat didownload di http://ppid.sragenkab.go.id/?page_id=143


  • 0
PERKI

UU DESA DAN UU KIP AMANATKAN KETERBUKAAN PEMERINTAHAN DESA

Category : Berita

Menurut ketentuan Pasal 24 huruf d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keterbukaan. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dipertegas kembali pada Pasal 26 ayat (4) dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk huruf f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan huruf p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, asas keterbukaan badan publik telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintah Desa dapat dikategorikan sebagai badan publik karena mengelola dana dari APBN dan APBD dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan informasi dapat mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa. Peraturan Komisi Informasi ini mengatur informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, pelayanan informasi publik desa, permohonan, keberatan dan penyelesaian informasi publik desa. Dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik desa dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa). Sekretaris Desa/perangkat lain yang ditunjuk menjabat sebagai PPID Desa. PPID Desa bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik desa  yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik desa. Keterbukaan informasi akan mendorong hal-hal positif dan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang baik, yaitu : 1) dibukanya akses masyarakat terhadap informasi publik akan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan desa, 2) menghindarkan dari kecurigaan atau rumor negatif masyarakat dalam pemerintahan desa, 3) mencegah korupsi dan penyalahgunaan informasi dan 4) membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Dengan adanya keterbukaan maka masyarakat akan memiliki andil besar dan turut berkontribusi positif dalam pembangunan desa.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa dapat didownload di http://ppid.sragenkab.go.id/?page_id=143


  • 0
fkmetra

PERSIAPAN FESTIVAL PERTUNJUKAN RAKYAT

Category : Berita

SRAGEN – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen bersama Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Festival Pertunjukan Rakyat Kabupaten Sragen Tahun 2019 (Rabu,13 Maret 2019). Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kasi Media Informasi, Suratno, S.E., M. Si diikuti perwakilan 20 kecamatan se Kabupaten Sragen berlangsung serius tapi santai. Dalam pembukaan rapat, Kasi Media Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen menjelaskan bahwa Festival ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan media tradisional sebagai media penyebarluasan informasi. “Ada pesan sosial yang kuat untuk disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian misi yang mengandung pesan cerita atau isi inilah yang membedakan dengan pertunjukan lain” ujar mas Agus. Diharapkan peserta seleksi dapat menampilkan pertunjukan yang berbeda dan dapat menggali potensi. Peserta dapat menunjukkan ciri khas yang unggul dari daerah masing-masing.

Antusiasme peserta rapat dan narasumber dalam menyampaikan teknis pelaksanaan festival menjadikan rapat ini tidak membosankan. Kehadiran Mbah Pien, Mas Ari Dayak, Mas Sri Damen, Mbak Yus dan Mas Agus mampu mengawal jalannya rapat koordinasi festival ini dengan baik. Rencananya, Festival Pertunjukan Rakyat FK Metra Sragen 2019 akan digelar tanggal 26-28 April 2019 di Taman Krido Anggo Sragen, salah satu taman kebanggaan Warga Sragen sebagai saksi sejarah lahirnya para pelaku seni tradisional. Tema yang diusung “Menangkal Hoak dan ke-Bhineka Tunggal Ika-an”.


  • 0
PPID

KEMDAGRI, GELAR RAKORNAS PPID REGIONAL I

Category : Berita

JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Regional Pertama Tahun 2019 pada Hari Rabu, 6 Maret 2019 yang bertempat di Hotel Swiss-Bell Hotel Jakarta.

Kegiatan rakornas diikuti oleh Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara.  Kementerian Dalam Negeri juga akan menggelar rapat koordinasi serupa untuk Regional Kedua yang akan di selenggarakan di Makassar pada tanggal 18-19 Maret 2019 dengan mengundang peserta dari Maluku, Sulawesi dan Papua; dan Regional Ketiga akan di selenggarakan di Makassar pada bulan Juli 2019 dengan mengundang peserta dari Sumatera.

Rapat Koordinasi Nasional Regional Pertama ini menghadirkan narasumber Bapak Gede Narayana, M.Si., Ketua Komisi Informasi Pusat dengan materi Teknik Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Turut hadir sebagai narasumber, Bapak Bambang Dwi Anggono, S.Sos, M. Eng, CEH, Plt.Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memaparkan Strategi SPBE pada Era Revolusi Industri 4.0-Smart Government dalam Smart Nation.


  • 0
fgd ppid 2019

Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Badan Publik

Category : Berita

Batang, InfoPublik – Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik” di Aula Sumbing, lantai II Sasana Widya Praja Badan Diklat (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah Semarang, Selasa (26/2/2019).

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Sosiawan mengatakan digelarnya FGD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari peserta berkaitan instrument penilaian tata kelola informasi pelayanan publik pada badan publik yang membidangi urusan wajib pelayanan dasar pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Pengelolaan Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Sudjad mengatakan, seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik ini, masyarakat yang semula tidak tahu menjadi tahu untuk mengambil peran dalam keterbukaan informasi yang dibantu oleh pemerintah.

“Maka, selaku aparat penyelenggara di bidang keterbukaan informasi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Badan Dinas, RSUD, maupun di Tingkat Provinsi dipandang perlu untuk membekali diri, sehingga kita tidak ketinggalan jaman lagi dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

Pelayanan publik lanjutnya, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya,” jelasnya.

FGD Penyusunan Instrument Penilaian Tata Kelola Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik, diikuti oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, unsur PPID Utama Provinsi Jawa Tengah/Dinas Kominfo Jawa Tengah, PPID Pembantu OPD Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama Kab/Kota, Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil.

(MC Batang, Jateng/Jumadi/Ardhy/Eyv)

Sumber : http://infopublik.id


  • 0
buku saku

  • 0
Pentas Wayang Kalijambe

LEWAT LAKON KANGSA ADU JAGO, KEMKOMINFO RI SOSIALISASI KEBENCANAAN DI KALIJAMBE

Category : Berita

SRAGEN – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)  RI  menggelar pertunjukan wayang kulit dengan Dalang Ki Warseno Slenk yang mengangkat Lakon ‘Kangsa Adu Jago’ pada Jumat (23/02/2019) malam di Lapangan Desa Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe, Sragen.

Pertunjukan rakyat melalui pergelaran wayang kulit semalam suntuk ini merupakan rangkaian “Sosialisasi dan Edukasi Kebencanaan” dengan tema “Bijak Bersosial Media untuk menangkal Hoax” dan dibuka langsung oleh Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo RI, Dr. Wiryanta,MA,PhD, Sekda Sragen Drs. Tatag Prabawanto,MM, Asisten III Ir. Simon Nugroho Sri Yudanto, Kepala Diskominfo Sragen Dra. Yuniarti,MH, Kepala Pelaksana BPBD Sragen Sugeng Priyono,SH, Jajaran OPD Sragen, Muspika Kec. Kalijambe dan ribuan masyarakat setempat.

Direktur Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo RI, Dr. Wiryanta, MA, PhD menyampaikan sosialisasi melalui media wayang kulit ini dimaksudkan selain melestarikan budaya Jawa juga menyesuaikan kultur di masyarakat sehingga materi lebih mudah tersampaikan yang dalam hal ini memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk mitigasi kebencanaan.

“Kegiatan sosialisasi lewat media wayang ini sangat penting karena dapat langsung dipahami masyarakat terkait pentingnya edukasi kebencanaan dan masyarakat yang tidak suka wayang jadi suka wayang.” jelas Wiryanta.

Pihaknya menambahkan, sosialisasi kebencanaan menjadi penting lantaran Indonesia berada di daerah cincin api atau ring of fire yang rawan dengan bencana.

“Indonesia itu di bagian ring of fire. Bencana itu bisa terjadi di mana-mana dan tidak ada jadwalnya. Sebab kalau terjadi bencana, korban harta benda dan jiwa jauh lebih mahal dibanding kita lakukan pencegahan atau edukasi sedini mungkin,” paparnya.

Selain itu, Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam sambutannya mengungkapkan apresiasinya atas terselenggaranya program yang dilaksanakan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan media wayang ini.

“Jika dilihat dari letak geografis dan budaya masyarakat di karangpong khususnya Kalijambe pada umumnya untuk pentas seni wayang pedalangan kurang begitu greget,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan jika bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sragen diantaranya banjir, tanah longsor, kekeringan di 7 kecamatan di utara bengawan dan potensi angin kencang di beberapa wilayah kecamatan.

“Untuk itu kita harus senantiasa waspada karena tinggal di daerah yang rentan bencana, sehingga apapun yang terjadi kita sudah siap mengantisipasi” tuturnya..

Bupati menambahkan dengan langsung turunnya pihak kementerian ke bawah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat ini, ialah sebagai bentuk upaya Pemerintah Republik Indonesia menjadi lebih baik lagi.

“Harapan kami informasi yang diberikan ini bisa diterima semua kalangan masyarakat sehingga pesan dapat diterima,” jelas Bupati.

Terkait Sub topik bahasan “Bijak Bersosial Media untuk menangkal Hoax”, Bupati mengingatkan agar seluruh masyarakat hati – hati menggunakan gadget khususnya dalam bermedia social.

“Mengenai hoax, kalau mendapat berita yang sekiranya belum pasti kebenarannya jangan ikut menyebarkan karena itu sama saja ikut menyebarkan kebohongan dan menyebabkan perselisihan.” tegas Bupati.

“Salah satunya berita media online mudah tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat, jadi sebaiknya kita harus bisa memilah – milah berita yang benar dan mana yang hoax.” imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Bupati menghimbau kepada lurah untuk memberitahukan kepada warganya tidak mudah menyebarkan hoax dan menjaga daerahnya agar aman dan damai menjelang Pileg dan Pilpres 17 April 2019 mendatang.

Pada rangkaian sosialisasi ini, juga ada dialog interaktif sebagai moderator Dalang Ki Warseno Slenk, dengan Narasumber Bupati Sragen, Direktur Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo dan Kepala Pelaksana BPBD Sragen.

Selain itu juga dilakukan penyerahan wayang kepada Dalang Ki Warseno Slenk dari Direktur Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (MY_HUMAS)

Sumber : http://www.sragenkab.go.id


  • 0
Untitled

E-FILING 2019

Category : Berita

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).

Layanan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online, yang dapat diakses pada tautan berikut:https://djponline.pajak.go.id/account/login

Untuk panduan dan modul pengisian e-filing bisa didownload di http://ppid.sragenkab.go.id/?page_id=143


  • 0
kominfo-rudiantara-peluncuran-maskot-KIP

LUNCURKAN MASKOT KIP, TINGKATKAN KESIAPAN KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA

Category : Berita

Siaran Pers No. 28/HM/KOMINFO/02/2019

Minggu, 02 Februari 2019

Tentang

Luncurkan Maskot KIP, Tingkatkan Kesiapan Keterbukaan Informasi di Indonesia

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) meluncurkan maskot keterbukaan informasi publik dengan nama Mas KIP dan Mbak KIP. Maskot berbentuk sepasang boneka dengan kepala sebagai bentuk stilir gembok terbuka dengan wajah tersenyum itu menggambarkan kesiapan KI Pusat dalam menghadapai era keterbukaan informasi. Termasuk dalam menghadapi sengketa informasi berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengucapkan selamat atas pengenalan Maskot KI Pusat. Rudiantara mengaharapkan menjadi pendorong peningkatan keterbukaan informasi publik yang lebih luas di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

“Semoga menjadi pemicu bagi peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang lebih luas di tanah air. Keterbukaan informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik,” ujarnya saat peluncuran maskot yang dirilis Sekretariat KI Pusat dalam gelaran KominfoNext di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta, Kamis (31/01/2019).

Peluncuran dilakukan oleh Plt. Sekretaris KI Pusat Bambang Sigit Nugroho disaksikan langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Rosarita Niken Widiastuti serta seluruh pegawai Kementerian Kominfo. Maskot itu ditargetkan untuk mempermudah publik dan masyarakat luas mengenali KI Pusat sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di tanah air.

Mas KIP bernama Saki, Mbak KIP bernama Sasi. Keduanya menjadi nama maskot yang mewakili pengambaran laki-laki dan perempuan dengan wajah berbentuk gembok terbuka. Gembok terbuka menandakan kesiapan KI Pusat memasuki era keterbukaan informasi. Sementara seragam baru yang dikenakan menunjukkan bahwa seluruh jajaran KI Pusat siap turun ke masyarakat untuk bekerja keras, ikhlas, dan profesional. Selain itu kedua maskot juga dilengkapi dengan palu, simbol komitmen KI Pusat dalam menjalankan tugas pokoknya menyelesaikan sengketa informasi publik.

Bambang Sigit Nugroho menjelaskan maskot KI Pusat digambarkan utuh kepala dengan kemeja biru dan dasi merah. “Maksudnya bisa mempertegas kemandirian dan profesionalisme KI Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terutama saat menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi dari pemohon dan termohon di KI Pusat. Lengan kemeja yang digulung menandakan kesiapan bekerja keras, bekerja cerdas dan ikhlas,” jelasnya.

Saat peluncuran, Maskot Mas KIP dan Mbak KIP turut diiringi rombongan yang mengenakan kostum profesi berbeda-beda untuk menggambarkan keragaman masyarakat pengguna Informasi Publik, seperti mahasiswa, petani, dokter, birokrat, pelajar, hingga awak media. Hal itu menandakan keterbukaan informasi yang bisa digunakan oleh setiap warga Indonesia dari beragam latar belakang profesi.

Percepat Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Serentak

Dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, KI Pusat menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. PERKI iitu merupakan penyempurnaan dari PERKI sebelumnya Nomor 1 tahun 2014, sekaligus untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik.

Menurut Bambang Sigit Nugroho, peraturan itu mempercepat pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilu. “Jika diluar sengketa pemilu dipatok waktu permohonan informasi ke badan publik selama 10 plus 7 hari dengan masa penyelesaian sengketa 100 hari di KI Pusat dan KI Daerah maka di Perki Pemilu waktu permohonan informasi hanya 2 plus 1 hari  dan masa penyelesaian sengketa cukup 14 hari saja,” jelasnya. 

Sebelumnya pada akhir November 2018 lalu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat, Arif Adi Kuswardono, menjelaskan ada beberapa aturan tambahan yang dimasukkan dalam Perki 2018 tersebut, termasuk percepatan jangka waktu menjawab pemohon yang awalnya 16 hari menjadi 14 hari. Selain itu Perki 2018 ini lebih rinci menjelaskan klasifikasi informasi, termasuk hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
Sumber: www.kominfo.go.id


  • 0
DIP

PENINGKATAN PELAYANAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SRAGEN

Category : Berita

       SRAGEN – Dalam rangka optimalisasi konten data dan informasi serta peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sragen berkomitmen memenuhi penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) sebelum bulan Mei 2019. Dengan mengidentifikasi dan menyusun informasi publik yang dikuasai dan terbuka melalui penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2019 serta melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. “Srategi PPID Utama di Kabupaten Sragen  dalam penyusunan DIP dimulai dari klasifikasi informasi setiap saat, serta merta, berkala dan dikecualikan. Setelah itu pengumpulan data dari satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Serta untuk penetapan informasi yang dikecualikan diperlukan uji konsekuensi.”, ungkap PPID Utama Kabupaten Sragen, Rahmad Purwadi, SH, MM.

       Peran kerjasama PPID  seluruh Kabupaten/Kota dalam Peningkatan pelayanan dan keterbukaan Informasi Publik mengantarkan Jawa Tengah meraih prestasi sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Paling Informatif dengan nilai 96,95 dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2018. Sebagai bentuk dukungan dari sisi media informasi akan dilakukan pemeliharaan website dan meyajikan informasi publik secara menarik dengan mengutamakan akurasi dan validitas data dalam website PPID Kabupaten/Kota.