Monthly Archives: May 2019

  • 0
permades

KETERBUKAAN INFORMASI PEMERINTAHAN DESA

Category : Berita

JEPARA-Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemerintah Desa se Jawa Tengah di Kabupaten Jepara (Rabu, 15 Mei 2019). Kegiatan bimtek diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten/Kota. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman bagi PPID dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut ketentuan Pasal 24 huruf d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penyelenggaraan pemerintah desa yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, asas keterbukaan badan publik juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintahan Desa sebagai badan publik yang mengelola dana dari APBN dan APBD dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Kebijakan percepatan sistem informasi desa (SIDesa) meliputi pengembangan sistem informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara mandiri dan sesuai kebutuhan, kerja sama pengembangan SIDesa dengan pihak ketiga dan integrasi DID. Bentuk sarana informasi desa meliputi grafis transparansi anggaran, website dan penyediaan dokumen online.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan informasi berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa. Peraturan Komisi Informasi (Perki) ini mengatur informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan (APBDesa, luas wilayah, SDA, demografi, perdes kewenangan desa, PJMDesa dan RKPDesa), informasi yang dikecualikan, pelayanan informasi publik desa, permohonan, keberatan dan penyelesaian informasi publik desa.

Materi Bimbingan Teknis Pemerintah Desa se Jawa Tengah dapat di http://ppid.sragenkab.go.id/?page_id=58


  • 0
lppl buana asri

KUNJUNGAN KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD PROVINSI JAWA TENGAH KE LPPL RADIO BUANA ASRI SRAGEN

Category : Berita

Sragen – Sejumlah anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (18/5/2019) mengadakan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Buana Asri, Sragen.

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Samsuri menjelaskan, kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung berbagai hal terkait eksistensi, perkembangan dan peran LPPL Radio Buana Asri ditengah dinamika masyarakat. Rombongan diterima anggota Dewan Pengawas LPPL serta Dewan Direksi LPPL Radio Buana Asri Sragen.

Usai melakukan audiensi dan dialog, anggota Komisi A DPRD Jateng, Bambang Joyo Supeno menyatakan, LPPL Radio Buana Asri Sragen telah melaksanakan tugas sesuai UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Hal itu terlihat dari eksistensi dan prestasi yang diraih sehingga kini menjadi rujukan bagi LPPL lain di Indonesia.

Meski demikian, untuk memaksimalkan perannya, LPPL Radio Buana Asril perlu terus berbenah. Terutama menyangkut legitimasi badan hukum kelembagaan dan peningkatan profesionalitas penyiar dan teknisi.

“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya bisa memperjuangkan terwujudnya status penyiar dan teknisi LPPL sebagai profesi  yang layak mendapatkan sertifikasi,” kata Bambang

 

Sumber : LPPL Radio Buana Asri Sragen


  • 0
bppkad1

PEMKAB SRAGEN BERI PENGAMPUNAN DENDA ADMNISTRASI TUNGGAKAN PBB

Category : Berita

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen memberi pengampunan denda administrasi bagi masyarakat yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemberian pengampunan denda hanya akan dilakukan pada wajib pajak yang membayar tunggakan PBB pada tanggal 6 Mei hingga 31 Mei 2019 mendatang. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD ) Kabupaten Sragen, Dwiyanto, SSTP, MSI.

“Jadi masyarakat yang membayar tunggakan PBB mulai tanggal 6 Mei hingga 31 Mei 2019 akan kami bebaskan denda administrasinya, “ jelas Dwiyanto tadi Rabu pagi ( 8/5). Dwiyanto berharap, momen ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mempunyai tunggakan PBB sehingga tak perlu membayar denda. Setelah tanggal tersebut, pembayaran tunggakan akan kembali dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku yakni 2 % perbulan hingga maksimal 48 %.

Pemberian ampunan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 273 Kabupaten Sragen yang akan diperingati pada 27 Mei mendatang. “Pengampunan denda ini yang pertama kali kita  laksanakan, tahun – tahun sebelumnya belum pernah, kebetulan untuk tahun ini akan kita laksanakan untuk pertama kalinya dalam rangka menyambut HUT ke 273 Sragen” jelas Dwiyanto.

Untuk melakukan pelunasan PBB, wajib pajak atau warga bisa langsung membayar ke Teller Bank Jateng. Selain itu pembayaran juga bisa dilakukan melalui ATM Bank Jateng, Internet Bank Jateng, Payment Poin Bank Jateng yang tersebar di Kecamatan, Mobil Keliling Bank Jateng atau melalui petugas pemunggut / Bayan.

Dwiyanto menampik jika pengampunan denda ini dikarenakan besarnya tunggakan PBB di Kabupaten Sragen. “Tunggakan PBB di Sragen tidak terlalu besar dibanding dengan daerah sekitar, terlebih, jumlah tunggakan ini selalu berkurang karena masyarakat yang mempunyai tunggakan juga akhirnya membayar,” ujarnya.

Dwiyanto justru memberi apresiasi yang setinggi tingginya pada masyarakat Kabupaten Sragen, karena penerimaan dari PBB pada tahun ini meningkat drastis dibanding tahun tahun sebelumnya. Seperti pada Triwulan pertama, perolehan penerimaan telah melampui target penerimaan. Pada akhir Maret lalu, dari target 15 %, penerimaannya telah menembus angka 28 % lebih. “Hal ini karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi lebih baik, ” ungkap Dwiyanto.

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen


  • 0
Slide1

PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG INFORMATIF

Category : Berita

SRAGEN-Pemeringkatan badan publik merupakan rangkaian kegiatan penilaian terhadap implementasi dan kepatuhan badan publik dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. Dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik PPID se Jawa Tengah di Salatiga (Senin, 22 April 2019)  disampaikan oleh Drs. Sosiawan, Ketua Komisi Informasi provinsi Jawa Tengah bahwa pemeringkatan badan publik menggunakan 4 indikator yaitu : pengembangan website dan  mengumumkan informasi publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Perki SLIP, menyediakan informasi publik sesuai dengan Pasal 11, 14, dan 15 UU KIP, Pasal 13 Perki SLIP, pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP, Pasal 4, 8 dan 9 Perki SLIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Perki SLIP.

”Badan Publik yang menjadi obyek evaluasi dan penilaian yaitu PPID Utama Kabupaten/Kota, PPID Pembantu SKPD Provinsi Jawa Tengah, PPID RSUD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu (PPID KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota), PPID Pemerintahan Desa, BUMD Provinsi Jawa Tengah. Tahapan pemeringkatan badan publik meliputi evaluasi website (April-Mei 2019), penilaian kuesioner mandiri/SAQ (Agustus-September 2019), visitasi (Oktober 2019), uji publik (November 2019) dan KIP Award (Desember 2019)”, jelas Sosiawan.

Setiap tahapan memiliki bobot nilai yang telah ditentukan dan setiap badan publik mengikuti seluruh tahapan evaluasi mulai dari evaluasi website, SAQ dan visitasi sehingga nilai yang diperoleh merupakan pengabungan dari setiap tahapan tersebut. Untuk bisa lolos ke tahapan Uji Publik maka badan publik harus mencapai nilai minimal 80 atau kategori Menuju Informatif. Uji Publik ini bersifat terbuka dan diwajibkan pimpinan badan publik untuk melakukan presentasi terbuka. Dalam presentasi terbuka ini, pimpinan badan publik didampingi tim PPID (SKPD Provinsi, KPU, Bawaslu), tim PPID Utama (Kab/Kota). Presentasi dilakukan dengan sistem panel antar badan publik (sesuai klasifikasi). Tim Penilai akan akan memperdalam presentasi badan publik dengan cara klarifikasi atau bertanya.  Masyarakat yang diundang pada saat uji publik akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta badan publik. Parameter penilaian : mampu menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan berkaitan dengan komitmen keterbukaan informasi dalam layanan publik, pola koordinasi dan komunikasi antara pimpinan badan publik dengan PPID Utama dan PPID Pembantu, mampu menjelaskan inovasi teknologi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik.


  • 0
ppid salatiga 22 april 2019

KETERBUKAAN INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Category : Berita

Semarang – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID se-Jawa Tengah, Senin (22/4/2019). Sosialisasi diikuti sebanyak 102 orang,  terdiri dari PPID Pembantu SKPD Provinsi Jawa Tengah, PPID Pembantu BUMD Provinsi JawaTengah dan PPID Utama Kab/Kota se-Jawa Tengah.

Drs. Sosiawan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 ini berfokus pada program keterbukaan informasi pada pelayanan publik terutama pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

“Mengapa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah daerah ini menjadi program tahun 2019 karena pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk menjalankan otonomi daerah sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik dapat dijalankan dengan efektif, akuntable dan transparan oleh pemerintah daerah” ujarnya pada sesi materi.

Beliau juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui sejauh mana badan publik yang membidangi urusan wajib pelayanan dasar tersebut telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi dalam pelayanan publik maka diperlukan instrument penilaian yang dapat digunakan untuk mendorong agar badan publik lebih terbuka dalam pelayanan publik. Adapun tahapan Penilaian Tata Kelola Keterbukaan Informasi meliputi :  Evaluasi Website (April-Mei 2019), Penilaian Kuesioner Mandiri/SAQ (Agustus-September 2019), Visitasi (Oktober 2019), Uji Publik (November 2019) dan KIP Award (Desember 2019).

Turut hadir Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang menegaskan bahwa urgensi alat ukur keberhasilan PPID adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 tentang tujuan negara. Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia (Badan Publik) yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan yang muncul berkenaan dengan PPID antara lain adanya 2 perspektif terkait informasi yg dikecualikan, belum optimalnya PPID Pembantu SKPD/BUMD dalam menyusun DIP dan PPID Provinsi Jawa Tengah sampai dengan saat ini belum bisa melaksanakan Uji Konsekuensi dan Penyusunan DIP Tahun 2019 karena menunggu uji konsekuensi dari PPID Pembantu selesai.

Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan PPID yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Materi Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID se-Jawa Tengah dapat didownload di http://ppid.sragenkab.go.id/