HAK PUBLIK ATAS PEMILU DAN PEMILIHAN

  • 0

HAK PUBLIK ATAS PEMILU DAN PEMILIHAN

Category : Berita

Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. Tujuan diterbitkannya peraturan ini salah satunya adalah mewujudkan pelayanan dan pengelolaan informasi pemilihan umum dan pemilihan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Selain mengatur hak dan kewajiban penyelenggara (KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan), informasi pemilu dan pemilihan, mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan keberatan, penyelesaian sengketa, peraturan ini juga menetapkan waktu respon atas permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan paling lama 3 hari kerja setelah permintaan informasi dan pengajuan keberatan diterima. Ada percepatan waktu respon bila dibandingkan dengan permintaan informasi badan publik secara umum.

Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dapat transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan partisipasi pemilih serta mencegah disinformasi hoaks.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dapat didownload di http://ppid.sragenkab.go.id/?page_id=143