Sragen Percepat Pendataan Perlinsos Digital, Libatkan Agen hingga Tingkat Desa

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Akselerasi Digitalisasi Perlinsos bertema Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial Menuju Terwujudnya Agen Perlinsos yang Aktif dan Berdaya, yang diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Sragen Command Center, Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Senin (9/11/2026).

Rakor tersebut diikuti seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, turut hadir untuk memberikan arahan terkait percepatan pelaksanaan program Perlinsos Digital.

Dalam arahannya, Taj Yasin menyampaikan bahwa rakor tersebut menjadi langkah awal untuk menyongsong percepatan program pendataan Perlinsos sebagaimana dicanangkan pemerintah pusat. Menurutnya, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pendataan ulang sangat terbatas, yakni sekitar 52 hari, sementara masih terdapat sekitar 6,7 juta data yang perlu dihimpun.

Ia juga menyoroti persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial yang selama ini masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional yang disampaikan dalam rakor, tingkat kesalahan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako atau sebelumnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencapai 45 persen.

“Pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial ini masih perlu diperbaiki secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah melakukan pembaruan mekanisme melalui Portal Perlinsos dengan skema on demand atau pendaftaran terbuka,” ujarnya.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mendaftar secara langsung melalui Portal Perlinsos. Sistem ini mengintegrasikan berbagai sumber data kementerian dan lembaga, antara lain data kependudukan dari Dukcapil, DTSEN dari BPS, data kepegawaian dari BKN, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kepemilikan kendaraan dari Polri, data listrik dari PLN, serta kepemilikan sertifikat tanah dari BPN.

Meski demikian, Taj Yasin mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki perangkat maupun kemampuan untuk mengakses layanan digital secara mandiri. Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan keterbatasan literasi digital tetap membutuhkan pendampingan melalui Agen Perlinsos Digital.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, khususnya para wakil bupati dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk mengawal percepatan pendataan. Setiap daerah juga diminta segera membentuk tim percepatan atau satuan tugas (satgas) agar pelaksanaan pendataan lebih terstruktur, terukur, dan melibatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia.

“Pendataan ini tidak bisa hanya menunggu masyarakat mendaftar. Kita juga harus menjemput bola dengan mendatangi masyarakat secara langsung atau door to door, untuk memastikan proses pendataan dapat diselesaikan sesuai waktu yang tersedia,” tegasnya.

Kabupaten Sragen sendiri ditetapkan sebagai salah satu lokasi piloting perluasan Perlinsos Digital. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Heru Prasetyo, menyampaikan bahwa Pemkab Sragen telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1205 Tahun 2026 tentang Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial sebagai langkah percepatan.

“Melalui surat edaran tersebut, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengambil peran aktif dalam mempercepat pendataan Perlinsos, termasuk menggerakkan ASN sebagai Agen Perlinsos Digital dan membantu sosialisasi kepada masyarakat,” jelas Heru.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bertindak sebagai sekretariat yang mengoordinasikan para agen, melakukan pemantauan hingga tingkat desa, serta mencatat dan menindaklanjuti berbagai permasalahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung kesiapan IKD, pelayanan administrasi kependudukan, dan autentikasi identitas. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan teknologi serta penyebarluasan informasi publik.

Adapun kecamatan dan desa/kelurahan berperan mengoordinasikan penyampaian informasi, memantau layanan, serta mendorong unsur kewilayahan seperti ketua RT/RW, PKK, Posyandu, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk turut menjadi Agen Perlinsos Digital.

 

Penulis : Kufita_Diskominfo

Editor : Mira_Diskominfo